tembusan laporan sengketa lahan eks transmigrasi

KECAMATAN NANGA PINOH KANTOR DESA TANJUNG SARI Alamat : Km-4-5 Jalan Poros KKLK-Poring. Phon 085305680099 Kode Pos 79672 Nomor Sifat Lamp perihal : : : : Penting Kepada Yth; 1 (satu)berkas Bpk,Bupati Melawi Permohonan penyelesaian Di __________ Sengketa lahan Eks Trans Nanga Pinoh migrasi Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh. Dengan Hormat; Tanjung Sari adalah Desa yang berawal dari kawasan pemukiman transmigrasi yang pembukaan lahan dimulai dari tahun 1982 dan penempatannya pada tahun 1983-1984 terdiri dari 500 KK (Kepala Keluarga) dengan akumulasi 90% warga trans dari Pulau Jawa dan 10 % warga tempatan (Trans) Sisipan terdiri dari 25 KK dari Desa Tanjung Tengang,10 kk Desa Tembawang Panjang dan 15 KK Desa Poring Bohan. Luas lahan sebanyak 2603 Ha terdiri dari lahan pekarangan,lahan usaha satu,lahan usaha dua,jalur hijau,tanah kas Desa,TPU(Tanah Pemakaman Umum) dan ada tanah adat. Berawal dari mulai penempatan tahun 1983-1984 sampai tahun 1986 kami masih bergabung di Desa Tanjung Tengang mengingat Pada waktu itu Tanjung Sari masih dalam binaan UPT(Unit Pemukiman Transmigrasi), dengan keadaan tanah yang gersang dan mengandung zat asam yang cukup tinggi kami berupaya sekuat tenaga yang tadinya daerah kurang subur bisa menjadi salah satu Desa yang saat ini menjadi pasokan sayur sayuran terbesar di Kabupaten Melawi. Karena Kami sadar kami adalah warga transmigrasi yang sudah di fasilitasi oleh Pemerintah melalui Undang Undang No.3 Tahun 1972 ketentuan ketentuan pokok Transmigrasi dan kami sadar seperti apa yang dikatakan pepatah dimana Bumi kami pijak disitu Langit harus kami junjung. Tapi sangat disayangkan akhir akhir ini warga kami mengalami kendala,masalah lahan garapan yang sudah menjadi hak milik warga kami terjadi persengketaan dengan warga Lokal yaitu Desa Tetangga kami. Kejadian tersebut bermula dari tahun 2002 hingga sekarang permasalahannya belum selesai bahkan lahan tersebut sudah di kapling dan dijual ke orang lain dengan alasan warga transmigrasi dari jawa tidak bawa tanah. Pada tahun 2002 pula permasalahan tersebut pernah di pasilitasi oleh PEMDA SINTANG melalui dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Sintang dan unsur instansi yang terkait. Asisten satu bapak Zulkifli dan beberapa anggotanya melakukan impestigasi langsung ke lapangan mendengarkan langsung keluhan masyarakat baik Desa Tanjung Tengang,Desa Tembawang Panjang,Desa Poring dan Desa Tanjung Sari sebagai korban. Namu apa hendak dikata semua keputusan ada di tangan Bupati dan keputusan yang kami tunggu tunggu sampai pada sekarang ini belum ada tanda tanda mengarah kepada penyelesaian banhkan yang terjadi lahan yang kami miliki di kapling dan dijual. Karena sesuai dengan apa yangpernah disampaikan oleh pihak yang bertikai WARGA KAMI TIDAK BOLEH MENGGUGAT PIHAK MEREKA, karena warga kami asalnya warga Transmigrasi maka kami dianjurkan untuk menggugat pihak Pemerintah (dirjen Transmigrasi dan BPN Badan Pertanahan Nasional )karena tanah ulayat Adat Mereka dicaplok dan di rampas Pemerintah guna dijadikan Lahan Pemukiman Transmigrasi. Untuk ini saya Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat beserta tokoh Agama,Masyarakat,Adat,dan Pemuda minta Kepada Pemerintah Melalui Bupati Melawi agar segera menyelesaikan kasus persengketaan tersebut sebelum terjadi benturan benturan yang akan terjadi di lapangan. Sebagai bahan pertimbangan daftar terlampir; 1.lampiran hasil tim pencari fakta DPC PATRI Kabupaten Melawi. 2.Lampiran hasil tim pencari fakta Kabupaten Sintang Tahun 2002.. 3.Fhoto chopi surat pemberitahuan dari dirjen Transmigrasi RI 4.sket peta desa 5lampiran .data penerima sertifikat baik yang utuh maupun yang hilang. Demikian permohonan penyelesaian sengketa lahan dan batas wilayah kami buat dengan yang sebenar benarnya tanpa ada sedikitpun unsu rekayasa didalamnya. MMENGETAHUI Tanjung Sari,?.. Agustus 2011 Camat Nanga Pinoh Kepala Desa Drs.M MIDI AMIN JUMAIN Pembina Nip.19640703 1991021003 Tembusan disampaikan; 1.Yth,Ketua DPRD Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh 2.Yth,DINSOS NAKER TRANS Kab,Melawi di Nanga Pinoh 3.Yth,Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab,Melawi di Nanga Pinoh. 4.Yth,Gubernur Kalbar di Pontianak. 5.Yth,Ketua DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak 6.Yth,DINSOS NAKERTRANS Provinsi Kalbar di Pontianak. 7.Yth,Kakanwil BPN Provinsi Kalbar di Pontianak. 8.Yth,DPRRI komisi IX di Jakarta 8.Yth.Kementrian dalam Negri di Jakarta 9.Yth Dirjen Transmigrasi di Jakarta. 10,Yth Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 11.Yth,Camat Nanga Pinoh di Nanga Pinoh 12.Yth,Kepala Desa Tembawang Panjang 13.Yth,Kepala Desa Poring 14.Yth Kepala Desa Tanjung Tengang. 15.File/Arsif DAFTAR PESERTA HADIR RAPAT MEMBAHAS SENGKETA LAHAN Desa/kelurahan Kecamatan Kabupaten Tahun/bulan/tanggal : : : : TANJUNG SARI NANGA PINOH MELAWI ;?..Juli 2011 No. NAMA ALAMAT TANDA TANGAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 90 MMENGETAHUI Tanjung Sari,?.. Agustus 2011 Camat Nanga Pinoh Kepala Desa Drs.M MIDI AMIN JUMAIN Pembina Nip.19640703 1991021003 PENDAHULUAN Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masvarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah 1 pihak melakukan wanprestasi. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 62 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual. Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatakan, bahwa sedikitnya terdapat 2.810 kasus sengketa tanah skala nasional. Kasus sengketa tanah yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh indonesia dalam skala besar. Yang bersekala kecil, jumlahnya lebih besar lagi. Rumusan Masalah Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam paper ini. Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dalam paper ini berisikan antara lain : Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim / pengaduan / keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat / Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tanjung Sari;?? Juli 2011 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI KECAMATAN NANGA PINOH KANTOR DESA TANJUNG SARI Alamat : Km-4-5 Jalan Poros KKLK-Poring Phon 085305680099 Kode Pos 79672 SURAT PENGANTAR No JENIS SURAT BANYAKNYA KETERANGAN 01 Permohonan penyelesaian sengketa lahan eks Transmigrasi Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi . 1.(SATU BERKAS) Kasus ini pernah di laporkan mulai dari tahun 2002, dan 2006 warga pernah mendatangi kantor Bupati Melawi namun hingga saat ini kasus tersebut belium tuntas/terselesaikan. MMENGETAHUI Tanjung Sari,?.. Agustus 2011 Camat Nanga Pinoh Kepala Desa Drs.M MIDI AMIN JUMAIN Pembina Nip.19640703 1991021003 KECAMATAN NANGA PINOH KANTOR DESA TANJUNG SARI Alamat : Km-4-5 Jalan Poros KKLK-Poring. Phon 085305680099 Kode Pos 79672 Nomor Sifat Lamp perihal : : : : Penting Kepada Yth; 1 (satu)berkas Bpk,Bupati Melawi Permohonan penyelesaian Di __________ Sengketa lahan Eks Trans Nanga Pinoh migrasi Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh. Dengan Hormat; Tanjung Sari adalah Desa yang berawal dari kawasan pemukiman transmigrasi yang pembukaan lahan dimulai dari tahun 1982 dan penempatannya pada tahun 1983-1984 terdiri dari 500 KK (Kepala Keluarga) dengan akumulasi 90% warga trans dari Pulau Jawa dan 10 % warga tempatan (Trans) Sisipan terdiri dari 25 KK dari Desa Tanjung Tengang,10 kk Desa Tembawang Panjang dan 15 KK Desa Poring Bohan. Luas lahan sebanyak 2603 Ha terdiri dari lahan pekarangan,lahan usaha satu,lahan usaha dua,jalur hijau,tanah kas Desa,TPU(Tanah Pemakaman Umum) dan ada tanah adat. Berawal dari mulai penempatan tahun 1983-1984 sampai tahun 1986 kami masih bergabung di Desa Tanjung Tengang mengingat Pada waktu itu Tanjung Sari masih dalam binaan UPT(Unit Pemukiman Transmigrasi), dengan keadaan tanah yang gersang dan mengandung zat asam yang cukup tinggi kami berupaya sekuat tenaga yang tadinya daerah kurang subur bisa menjadi salah satu Desa yang saat ini menjadi pasokan sayur sayuran terbesar di Kabupaten Melawi. Karena Kami sadar kami adalah warga transmigrasi yang sudah di fasilitasi oleh Pemerintah melalui Undang Undang No.3 Tahun 1972 ketentuan ketentuan pokok Transmigrasi dan kami sadar seperti apa yang dikatakan pepatah dimana Bumi kami pijak disitu Langit harus kami junjung. Tapi sangat disayangkan akhir akhir ini warga kami mengalami kendala,masalah lahan garapan yang sudah menjadi hak milik warga kami terjadi persengketaan dengan warga Lokal yaitu Desa Tetangga kami. Kejadian tersebut bermula dari tahun 2002 hingga sekarang permasalahannya belum selesai bahkan lahan tersebut sudah di kapling dan dijual ke orang lain dengan alasan warga transmigrasi dari jawa tidak bawa tanah. Pada tahun 2002 pula permasalahan tersebut pernah di pasilitasi oleh PEMDA SINTANG melalui dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Sintang dan unsur instansi yang terkait. Asisten satu bapak Zulkifli dan beberapa anggotanya melakukan impestigasi langsung ke lapangan mendengarkan langsung keluhan masyarakat baik Desa Tanjung Tengang,Desa Tembawang Panjang,Desa Poring dan Desa Tanjung Sari sebagai korban. Namu apa hendak dikata semua keputusan ada di tangan Bupati dan keputusan yang kami tunggu tunggu sampai pada sekarang ini belum ada tanda tanda mengarah kepada penyelesaian banhkan yang terjadi lahan yang kami miliki di kapling dan dijual. Karena sesuai dengan apa yangpernah disampaikan oleh pihak yang bertikai WARGA KAMI TIDAK BOLEH MENGGUGAT PIHAK MEREKA, karena warga kami asalnya warga Transmigrasi maka kami dianjurkan untuk menggugat pihak Pemerintah (dirjen Transmigrasi dan BPN Badan Pertanahan Nasional )karena tanah ulayat Adat Mereka dicaplok dan di rampas Pemerintah guna dijadikan Lahan Pemukiman Transmigrasi. Untuk ini saya Kepala Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat beserta tokoh Agama,Masyarakat,Adat,dan Pemuda minta Kepada Pemerintah Melalui Bupati Melawi agar segera menyelesaikan kasus persengketaan tersebut sebelum terjadi benturan benturan yang akan terjadi di lapangan. Sebagai bahan pertimbangan daftar terlampir; 1.lampiran hasil tim pencari fakta DPC PATRI Kabupaten Melawi. 2.Lampiran hasil tim pencari fakta Kabupaten Sintang Tahun 2002.. 3.Fhoto chopi surat pemberitahuan dari dirjen Transmigrasi RI 4.sket peta desa 5lampiran .data penerima sertifikat baik yang utuh maupun yang hilang. Demikian permohonan penyelesaian sengketa lahan dan batas wilayah kami buat dengan yang sebenar benarnya tanpa ada sedikitpun unsu rekayasa didalamnya. MMENGETAHUI Tanjung Sari,?.. Agustus 2011 Camat Nanga Pinoh Kepala Desa Drs.M MIDI AMIN JUMAIN Pembina Nip.19640703 1991021003 Tembusan disampaikan; 1.Yth,Ketua DPRD Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh 2.Yth,DINSOS NAKER TRANS Kab,Melawi di Nanga Pinoh 3.Yth,Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab,Melawi di Nanga Pinoh. 4.Yth,Gubernur Kalbar di Pontianak. 5.Yth,Ketua DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak 6.Yth,DINSOS NAKERTRANS Provinsi Kalbar di Pontianak. 7.Yth,Kakanwil BPN Provinsi Kalbar di Pontianak. 8.Yth,DPRRI komisi IX di Jakarta 8.Yth.Kementrian dalam Negri di Jakarta 9.Yth Dirjen Transmigrasi di Jakarta. 10,Yth Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. 11.Yth,Camat Nanga Pinoh di Nanga Pinoh 12.Yth,Kepala Desa Tembawang Panjang 13.Yth,Kepala Desa Poring 14.Yth Kepala Desa Tanjung Tengang. 15.File/Arsif DAFTAR PESERTA HADIR RAPAT MEMBAHAS SENGKETA LAHAN Desa/kelurahan Kecamatan Kabupaten Tahun/bulan/tanggal : : : : TANJUNG SARI NANGA PINOH MELAWI ;?..Juli 2011 No. NAMA ALAMAT TANDA TANGAN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 90 MMENGETAHUI Tanjung Sari,?.. Agustus 2011 Camat Nanga Pinoh Kepala Desa Drs.M MIDI AMIN JUMAIN Pembina Nip.19640703 1991021003 PENDAHULUAN Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masvarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah 1 pihak melakukan wanprestasi. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 62 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual. Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengatakan, bahwa sedikitnya terdapat 2.810 kasus sengketa tanah skala nasional. Kasus sengketa tanah yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh indonesia dalam skala besar. Yang bersekala kecil, jumlahnya lebih besar lagi. Rumusan Masalah Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam paper ini. Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dalam paper ini berisikan antara lain : Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim / pengaduan / keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat / Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tanjung Sari;?? Juli 2011 PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI KECAMATAN NANGA PINOH KANTOR DESA TANJUNG SARI Alamat : Km-4-5 Jalan Poros KKLK-Poring Phon 085305680099 Kode Pos 79672 SURAT PENGANTAR No JENIS SURAT BANYAKNYA KETERANGAN 01 Permohonan penyelesaian sengketa lahan eks Transmigrasi Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi . 1.(SATU BERKAS) Kasus ini pernah di laporkan mulai dari tahun 2002, dan 2006 warga pernah mendatangi kantor Bupati Melawi namun hingga saat ini kasus tersebut belium tuntas/terselesaikan. MMENGETAHUI Tanjung Sari,?.. Agustus 2011 Camat Nanga Pinoh Kepala Desa Drs.M MIDI AMIN JUMAIN Pembina Nip.19640703 1991021003
Jumain
0

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu