Kritik 4 Pilar

Dewasa ini tema 4 pilar kebangsaan menjadi pembicaraan hangat dalam setiap diskusi, hampir tiap hari berbagai lokakarya dan seminar digelar guna membahas kajian 4 pilar yang begitu identik dengan program sosialisai yang gencar dilakukan oleh MPR-RI. Diskursus seputar 4 pilar semakin mengemuka seiring semakin derasnya arus modernisasi yang kian mereduksi semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Bangsa ini seperti menemukan kembali identitasnya ditengah ketidakpastian hidup akibat berbagai persoalan, mulai kekisruhan politik, korupsi yang menggejala hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran yang kian menjebak bangsa ini dalam labirin demokrasi yang tak jarang berbuah konflik sosial baik horisontal maupun vertikal. Satu persatu mereka yang menyebut diri tokoh bangsa mulai angkat bicara akan pentingnya kesadaran nasional, kesadaran akan identitas kebangsaan yang bertolak dari sejarah.

Sejurus waktu wacana 4 pilar kebangsaan dirasakan seperti obat nasional yang dikemas dan dikampanyekan sedemikian rupa guna menumbuhkan kembali kesadaran nasional seluruh rakyat indonesia. Namun harus diakui rumusan 4 pilar tersebut yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, tak pernah dijelaskan darimana asal usulnya hingga menjadi suatu susunan seperti yang dikenal sekarang dimana seluruh anak bangsa ini menerima rumusan tersebut seolah doktrin baku kebangsaan kita tanpa menilik pada data sejarah maupun runtutan perjalanan sejarah bangsa.

Menjadi naif bilamana kita menerima sesuatu tanpa mengetahui seluk beluk dan asal muasalnya, tentunya dapat dimulai dari bertanya apakah rumusan yang kini dikenal merupakan suatu rangkaian simbol sejarah semata yang dibentuk hanya untuk mengingatkan kita pada perjuangan para pendahulu? Jika benar demikian maka rumusan tersebut tentu akan berakhir sebagai wacana belaka dan tak akan pernah mampu dioperasionalkan karena memang tidak operasional. Namun bilamana rumusan tersebut diuji kembali terhadap Preambule UUD’45 maka akan ditemukan suatu rangkaian peristiwa sejarah yang membentuk konstruksi filosofis NKRI sebagai Nation-State yang sudah barang tentu dapat diaplikasikan dalam sistem ketatanegaraan kita.

Didalam Preambule UUD’45 yang terdiri dari 4 alinea tersebut pada hakikatnya merupakan rangkuman sejarah Bangsa Indonesia semenjak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 hingga dibentuknya NKRI melalui pengesahan konstitusi UUD’45 pada 18 Agustus 1945. Alinea pertama berbicara mengenai sikap Bangsa Indonesia yang tidak mau dijajah dan tidak akan pernah menjajah dalam bentuk apapun, sebab kemerdekaan ialah hak segala bangsa, alinea ini menjelaskan bahwa setiap Bangsa memiliki harkat dan martabat hidup yang setara. Kondisi penjajahan selama ratusan tahun yang dialami bangsa ini tak dapat dipungkiri menempatkan Harkat dan martabat hidup bangsa ini pada tingkat terendah kemanusiaan, disinilah Alinea pertama menceritakan secara tersirat peristiwa Sumpah Pemuda yang merupakan komitmen “Bhineka Tunggal Ika”. Komitmen untuk bersatu menjadi sebuah Nation yang bercita-cita untuk Mengangkat Harkat dan martabat hidupnya hingga sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Alinea berikutnya menceritakan tentang apa yang dilakukan bangsa ini ketika proses perjuangan dan pergerakan telah sampai pada saat yang berbahagia hingga mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan? Kata “pintu gerbang” kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sebelum memasuki gerbang kemerdekaan terlebih dahulu menetapkan dasar kemerdekaannya, disinilah alinea ini menceritakan secara tersirat peristiwa 1 juni 1945 dimana Bangsa Indonesia Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Indonesia Merdeka.

Alinea ketiga sangat jelas menceritakan peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dimana atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk mengangkat harkat dan martabat hidupnya, bangsa ini pun menyatakan kemerdekaan guna membangun kehidupan kebangsaan yang merdeka.

Dan alinea terakhir yang menceritakan peristiwa setelah Bangsa Indonesia merdeka yaitu didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dimana susunannya diatur dalam suatu Undang-undang Dasar, peristiwa tersebut ialah Pengesahan UUD’45 dan Penetapan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menandai berdirinya suatu Nation-State bernama NKRI.

Bilamana perumusan 4 pilar NKRI didasarkan kepada Preambule UUD’45 maka akan ditemukan rumusan yang sama sekali berbeda dengan rumusan yang selama ini dikampanyekan oleh MPR-RI. Rumusan tersebut membentuk kerangka filosofis NKRI yaitu ; Sumpah Pemuda sebagai komitmen Bhineka Tunggal Ika, Pancasila Dasar Indonesia Merdeka, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan UUD’45. Ke-4 Pilar ini merupakan kandungan dari 4 peristiwa yaitu ; Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Penetapan Pancasila pada 1 Juni 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan pengesahan UUD’45 pada 18 Agustus 1945, inilah kronologi terbentuknya NKRI sebagai Nation- State. Dengan demikian istilah yang tepat digunakan untuk ke-4 pilar tersebut ialah 4 Pilar NKRI bukan 4 pilar Kebangsaan.
M.Wildan
Jl. Pulo Asem Timur II no 10, Pulogadung
Jakarta Timur
0

Share

Sampaikan Komentar Anda
Komentar untuk berita ini

Rekaman Live Streaming Pidato Bung Karno 1 Juni di Bengkulu