JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku prihatin kekerasan demi kekerasan terjadi di dunia pendidikan nasional. Setelah seorang santri Gontor meninggal akibat penganiayaan rekan-rekannya akhir Agustus lalu, kini seorang siswa SMAN 9 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipecat oleh dewan guru akibat menendang dan menganiaya guru perempuan hingga hidungnya berdarah.
“Harus ada terobosan baru yang dilakukan Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Agama untuk mengeleminasi kekerasan demi kekerasan di dunia pendidikan nasional kita. Tidak ada pembenaran apapun untuk semua kekerasan di dunia pendidikan. Masa guru sampai dianiaya muridnya sendiri? Fenomena ini menggambarkan masih ada sistem pendidikan yang masih kurang sesuai dalam dunia pendidikan kita,’’ tegas Ahmad Basarah, Jumat (23/9).
Untuk itu, anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan ini mendukung penuh keputusan Dewan Guru SMAN 9 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengeluarkan seorang siswanya akibat menendang dan menganiaya guru perempuan hingga hidungnya berdarah. Ahmad Basarah juga mendukung Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, yang Kamis (22/9/22) lalu menyokong keputusan Dewan Guru SMAN 9 Kupang itu.
Kepada Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu berharap kekerasan demi kekerasan di dunia pendidikan nasional mendapat perhatian khusus sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 39 undang-undang itu menyatakan, ‘’Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.’’
Keprihatinan Ahmad Basarah sangat beralasan. Sejumlah kekerasan di dunia pendidikan, baik oleh murid kepada murid, oleh guru kepada murid, atau oleh murid kepada guru, seolah terjadi tanpa henti. Penganiayaan oleh siswa SMAN 9 Kupang terhadap gurunya, Maria Theresa, adalah kasus terbaru. Sebelumnya, Eko Hadi Prasetya (43), guru di Pondok Pesantren Al Madina di Samarinda, Kalimantan Timur, tewas dikeroyok dua santrinya pada Februari 2022 usai salat. Kedua santri itu memukuli korban bertubi-tubi sebanyak tujuh kali hingga tewas.
Untuk itu, Dosen Universitas Islam Malang itu mengusulkan agar Kemendikbud-Ristek dan Kemenag menjalin koordinasi yang efektif dengan Mabes Polri untuk memperketat peredaran minuman keras dan narkotika di kalangan pelajar dan pemuda karena dapat mendorong mereka berperilaku barabarian. ‘’Pihak sekolah harus aktif menjalin komunikasi dengan Polri dan BNN begitu mencium gelagat sekolah mereka dirasuki peredaran minuman keras, apalagi disusupi jaringan Narkoba. Jangan takut melapor demi menjaga kualitas dan masa depan anak bangsa,’’ tandas Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia ini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengusulkan, pendidikan budi pekerti di kalangan pelajar harus diperkuat dengan metode ajar yang menarik dan bahan bacaan yang representatif. Sistem pendidikan nasional yang kini bertumpu pada UU No. 20 Tahun 2003 sudah bagus karena Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasarnya. Namun, dia mengusulkan sebaiknya jajaran Kemendikbud-Ristek dan Kemenag juga menyajikan materi yang berisi falsafah dan kearifan lokal bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan teladan semua siswa di Indonesia.
‘’Di Indonesia kisah-kisah bijak yang memperkaya budi pekerti sangat banyak. Agar lebih bervariasi, kisah-kisah teladan lainnya bisa juga diambil dari negara lain. Kedua kementerian ini bisa mengumpulkan cerita-cerita teladan yang bagus, lalu menerbitkannya dengan desain gambar dan visual yang menarik. Jika kita sisipkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, itu akan lebih bagus sebab metode itu lebih sesuai dengan selera generasi milenial saat ini,’’ jelas Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.