JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Presiden Direktur PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia (CGS-CIMB) Lim Kim Siah dan Direktur CGS CIMB Sugiharto Widjaja menandatangani nota kesepahaman antara IMI dengan CGS-CIMB. Melalui nota kesepahaman tersebut, CGS-CIMB yang merupakan perusahaan efek yang telah memperoleh izin sebagai Perantara Pedagang Efek, akan menjadi salah satu merchant di aplikasi Gaspol! milik IMI.
"CGS-CIMB akan memberikan artikel terkait investasi yang relevan dan terkini untuk ditampilkan di aplikasi Gaspol!. CGS-CIMB juga akan memberikan hadiah berupa gift voucher kepada member IMI yang membuka rekening efek melalui tautan yang sudah diberikan oleh CGS-CIMB di aplikasi Gaspol!. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan dan terjun ke dunia investasi dan perdagangan efek," ujar Bamsoet usai menandatangani Nota Kesepahaman antara IMI dengan CGS-CIMB, di sela acara Indonesia Electric Motor Show (IEMS), di JCC, Jakarta, Kamis (29/9/22).
Turut hadir Pengurus Pusat IMI antara lain Bendahara Umum Iwan Budi Buana, Wakil Ketua Tengku Irvan Bahran dan Rifat Sungkar, Komisi Sosial Kombes Pol Putu Putera Sadana, Hubungan Antar lembaga Andrys Ronaldi, serta Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho. Hadir pula Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, nota kesepahaman ini menunjukan bahwa IMI juga turut berkontribusi memberikan literasi keuangan secara digital kepada para anggotanya. Sehingga para anggota IMI bisa terhindar menjadi korban praktik investasi 'bodong' maupun skandal keuangan lainnya.
"Upaya membangun literasi keuangan secara digital hanya akan berdampak optimal jika melibatkan semakin banyak pemangku kepentingan, dari mulai industri keuangan dengan kelompok organisasi masyarakat, sebagaimana yang dilakukan IMI dengan CGS-CIMB. Terlebih saat ini geliat perekonomian pasca pandemi Covid-19 sedang diupayakan untuk bangkit dan pulih melalui berbagai langkah kebijakan dan stimulan. Hal ini juga menjadi momentum untuk mendorong literasi keuangan agar tumbuh seiring sejalan dengan indeks inklusi keuangan nasional," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, melalui nota kesepahaman ini, IMI dan CGS-CIMB juga akan membantu pemerintah dalam meminimalisir ketimpangan antara tingkat literasi finansial masyarakat dengan indeks inklusi keuangan. Mengingat meskipun akses pada berbagai produk dan layanan jasa keuangan cukup memadai, namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap karakteristik produk dan layanan jasa keuangan masih rendah.
"Sebagaimana terlihat dari indeks inklusi keuangan di Indonesia yang pada tahun 2021 mencapai 83,6 persen, atau meningkat dari tahun 2020 sebesar 81,4 persen. Namun di sisi lain, merujuk pada hasil Survei Nasional yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di Indonesia pada tahun 2019 baru mencapai 38,03 persen," pungkas Bamsoet. (*)