Karawang,- Dihadapan Prajurit Yonif Para Raiders 305/Tengkorak, Karawang Jawa Barat, Wakil Ketua MPR RI Dr. Sjarifuddin Hasan MM, MBA memberi apresiasi tinggi kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selama berlangsungnya pandemi Covid-19, partisipasi TNI sebagai garda terdepan membantu aparat terkait dalam penanganan Covid memiliki makna yang sangat signifikan. Karena itu, kerja kerja TNI ikut menangani Covid-19, harus diapresiasi semua pihak.
Selain ikut menangani Covid -19, pada saat yang sama, TNI juga tetap fokus menjalankan tugas mengawal keutuhan NKRI. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Prajurit Yonif Para Raiders 305/Tengkorak, yang baru kembali dari medan laga menumpas Kelompok Kejahatan Bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat.
"Menjaga dan mengawal keutuhan NKRI, adalah tugas TNI yang diamanatkan dalam UU NO 34 Tahun 2004 tentang TNI. Jadi penumpasan KKB di Papua dilandasi aturan yang kuat," kata Syarief Hasan, saat melakukan kunjungan kerja sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di markas Yonif Para Raiders 305/Tengkorak, Karawang Jawa Barat, Selasa (23/2/2021).
Ikut hadir pada acara tersebut, Panglima Kostrad (Pangkostrad) : Letjen TNI Eko Margiyono, Pati Sahli Tingkat 3 Polkamnas : Mayjen TNI Agus Dhani M., S.H., M.M., M.Hum. Dan Aster Kaskostrad : Brigjen TNI Novi Rubadi. Selain itu hadir juga Asintel Kaskostrad : Brigjen TNI Fritz Gerald Pasaribu, Kasdivif 1 Kostrad : Kasdivif-1 : Brigjen TNI Anton Yuliantoro, Aster Kasdivif 1 Kostrad : Kolonel inf Choiril Anwar, S.Sos, serta Komandan Yonif PR (Danyonif PR 305) Mayor Inf Fajar Akhirudin, S.I.P, M.Si.
Syarief Hasan mengingatkan, saat ini peristiwa di Papua dan Papua Barat sudah menjadi isu nasional dan internasional. Tetapi, bergabungnya Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Karena diputuskan melalui referendum oleh masyarakat Papua sendiri. Sehingga mempertahankan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI adalah harga mati.
"Mereka yang menyerang polisi dan TNI kita di Papua adalah Kelompok kriminal bersenjata. Jadi kewajiban kita menegakkan NKRI dari rongrongan KKB," kata Syarief Hasan menambahkan.
Syarief Hasan mengingatkan, masalah di Papua yang harus ditangani sekarang adalah persoalan kemiskinan. Pemerintah memang sudah mengucurkan anggaran sangat besar, mencapai Rp 126 triliun, belum termasuk APBN dan APBD, tapi itu belum cukup meningkatkan kemakmuran warga Papua. Meski belum sepenuhnya sejahtera, tetapi nasib masyarakat Papua sudah lebih baik dibanding Papua Nugini.
"Ini harus disyukuri dan tingkatkan. Agar kesempatan warga Papua berdiri sejajar dengan warga Indonesia lainnya bisa segera diwujudkan," kata Syarief Hasan Lagi.