Anggota MPR dari Kelompok DPD RI Perwakilan Kepri, Dr. Richard Pasaribu mengatakan Empat Pilar MPR mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme.
“Terjadinya teror akhir-akhir ini, perlu kita tanggulangi dengan pendekatan baru, yaitu penguatan pemahaman Empat Pilar MPR: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Richard Pasaribu saat menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR di Aula SMK MTS, Kota Batam. Dalam acara sosialisasi tersebut dihadiri Tim Doa Pendeta Batam.
“Yang menjadi masalah adalah adanya suatu ideologi yang merasuk melalui pikiran, pemahaman, ajaran, dan keyakinan yang salah pada para teroris tersebut, yang walaupun melanggar hukum, namun tetap dilakukan, karena menganggap bahwa aksinya dibenarkan dan diwajibkan, bahkan merupakan perbuatan "terpuji" yang akan diganjar dengan imbalan yang besar,” jelasnya.
Menurut Richard Pasaribu untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan upaya yang lebih efektif yakni membangun wawasan yang lebih luas berupa penyadaran secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) melalui pendidikan formal maupun informal serta bimbingan keagamaan yang selaras dengan wawasan kebangsaan kita, yaitu Empat Pilar MPR.
“Mari kita jaga terus prinsip Empat Pilar MPR, dan para pendeta umumnya harus mampu berperan membangun dan mengarahkan jemaat dan masyarakat, dan khususnya menjadi contoh dan tauladan di tengah masyarakat kita yang plural demi terciptanya kehidupan yang penuh dengan keharmonisan dan toleransi,” pintanya.
Sementara Romo Laurensius D. Sanga selaku imam Katolik dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan setiap pemeluk agama untuk saling menerima dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari satu keluarga besar bangsa Indonesia yang bersatu di dalam keragaman.
“Kejujuran dan keterbukaan setiap pemeluk agama sangat kita butuhkan, sehingga kita tidak perlu berusaha menutup-nutupi agama yang dianut oleh para pelaku teror,” ujarnya.
Kemudian Richard Pasaribu menjelaskan bahwa jika seseorang sudah biasa intoleran terhadap sesama, maka orang ini akan tendensius melakukan perubahan sistem dengan cara kekerasan.
“Seseorang yang inteloran tidak mungkin secara tiba-tiba melakukan kekerasan, pasti sudah masuk dalam pikirannya paham radikalisme. Berjuang menangkal proses tersebut haruslah menjadi beban dan tugas serta tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik bagi instansi penyelenggara negara, termasuk perancang dan pelaku kebijakan di bidang pendidikan, keagamaan, hukum, perekonomian, keamanan dan pertahanan, dan juga bagi unsur-unsur kemasyarakatan, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah-daerah,” terang Richard.