Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan kenaikan harga daging sapi yang bahkan mencapai Rp165 ribu/kg dari kisaran harga normal Rp120 ribu/kg. Kenaikan harga ini sangat memberatkan pedagang pasar yang akhirnya juga membuat konsumen merugi. Hal ini tentu menyisakan banyak tanda tanya terkait keseriusan pemerintah memitigasi harga bahan makanan pokok.
“Ini sangat disesalkan dan sangatlah mengherankan. Banyak komoditas pokok rakyat yang naik di waktu yang nyaris bersamaan. Minyak goreng, kedelai, dan sekarang daging. Pemerintah tidak seharusnya mencari alasan dan menyalahkan keadaan. Ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan kebutuhan rakyat terjamin. Saya telah berulang kali mengingatkan pemerintah agar merencanakan pasokan dan ketersediaan pangan rakyat ini dengan baik,” sesal Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.
Lebih lanjut Politisi Senior Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa belum ada momentum Hari Besar Keagamaan yang membuat pasokan bahan pangan meningkat, sehingga mengerek harga. Artinya, jika pada saat ini harga-harga telah meroket, tentu harganya akan semakin tidak terjangkau pada saat momentum lebaran nanti. Jika sudah begitu, pemerintah ngapain saja? Jika tidak bisa melakukan stabilisasi harga, pemerintah sudah sebaiknya mengevaluasi diri.
“Kejadian naiknya harga-harga ini bukan satu komoditas saja. Kita bisa saja mendengar apa lagi yang naik besok. Saya kira ini bukan persoalan sepele, yang bisa diselesaikan dengan operasi pasar. Operasi pasar itu hanyalah kebijakan darurat, ini soalnya sangat mendasar. Pemerintah tidak mampu menjamin stabilitas dan pasokan bahan pokok terjamin. Kalau memang masalahnya ini mendasar dan struktural, maka pemerintah harusnya menyelesaikan ini dari akarnya,” kata Syarief.
Menurut Syarief, jika memang pemerintah serius dengan kemandirian pangan, harusnya tidak ada kejadian kenaikan harga-harga bahan pokok ini. Seperti kasus minyak goreng yang bahan bakunya dari sawit, alam Indonesia ini sangat kaya untuk peternakan sapi. Seharusnya tidak ada alasan akan terjadinya kelangkaan. Kecuali memang pemerintah diam saja, tidak peduli, menutup mata, dan tidak pernah serius untuk kemandirian pangan. Kalau sudah begitu, maka rakyatlah yang kembali menjadi korban,” tutup Syarief.