Bertempat di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jl. Garut No. 2, Kota Bandung, Jawa Barat, pada 12 Oktober 2020 digelar ‘Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda’. Hadir dalam acara yang diikuti oleh puluhan peserta dan wartawan, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, anggota MPR dari Kelompok DPD Jawa Barat, Hj. Eni Sumarni; serta para tokoh masyarakat Sunda seperti Andri Prawira, Avi Taufik, Dyna, Acil Bimbo, Prof Ginanjar, dan Memet Hamdan.
Dalam acara itu disampaikan aspirasi oleh masyarakat Sunda mengenai keinginan mereka untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi bernama Sunda atau Tatar Sunda. Mereka satu persatu menyampaikan soal sejarah, demografi, sosiologi, dan budaya Sunda. Dikatakan oleh salah seorang tokoh yang hadir bahwa aspirasi untuk menjadikan Sunda sebagai nama provinsi sudah dilakukan sejak tahun 1926.
Selepas acara, Fadel Muhammad menuturkan kehadiran dirinya di kota yang disebut Paris Van Java itu untuk melakukan serap aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Ini merupakan salah satu tugas MPR,” ujarnya. Dikatakan pada waktunya nanti aspirasi dari tokoh dan masyarakat Sunda akan disampaikan kepada Presiden. Lebih lanjut pria alumni ITB itu mengatakan ia bersama dengan anggota DPD dari Jawa Barat dan tokoh Sunda pada hari itu berkumpul dan berdiskusi mengenai masalah itu.
Bagi Fadel Muhammad aspirasi untuk mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda sah-sah saja. “Anggota MPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon pun juga mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat diganti nama dengan Provinsi Minangkabau,” ungkapnya. “Aspirasi Fadli Zon dan tokoh Sunda itu tidak masalah,” tutur Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Baginya suku, agama, ras itu bukan masalah. “Tak ada masalah dengan primodialisme,” tuturnya.
Bila para tokoh Sunda bercita-cita demikian, Fadel Muhammad menyarankan tinggal bagaimana mencari strateginya. Disebut harus ada yang berani mempelopori dan berani memulai, “seperti yang dilakukan oleh Fadli Zon dengan mengusulkan mengganti nama Sumatera Barat dengan Minangkabau,” ujarnya. Apa yang dilakukan oleh para tokoh dan masyarakat Sunda tersebut menurutnya harus dilakukan secara terbuka, “jangan underground,” tegasnya. “Tinggal mengatur strateginya saja,” tambahnya.
Aspirasi mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda menurut Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan semangat baru. “Dengan nama yang demikian akan muncul budaya daerah sehingga tidak hilang ditelan waktu,” paparnya.
Di hadapan peserta dialog, Fadel Muhammad menceritakan bagaimana proses terbentuknya Provinsi Gorontalo. Sebelum disepakati nama Gorontalo, ada yang mengusulkan pemekaran provinsi dari Sulawesi Utara itu dengan Provinsi Sulawesi Utara Barat namun dirinya bersikukuh nama yang tepat disematkan kepada provinsi yang baru adalah Gorontalo. “Semua provinsi yang ada di Pulau Sulawesi menggunakan nama Sulawesi kecuali Gorontalo,” paparnya. “Sejarah nama Provinsi Banten sama dengan Gorontalo,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Eni Sumarni menuturkan sebagai wakil Jawa Barat di DPD, dirinya mengapresiasi para tokoh Sunda yang bercita-cita mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda atau Tatar Sunda. “Nama Sunda dari dulu ada di peta dunia,” ungkapnya. Ia khawatir bila nama ini tidak digunakan, Sunda bisa tergerus dan semakin menghilang. “Nah kita dukung para tokoh Sunda yang ingin mengembalikan nama Sunda ke provinsi,” tegasnya.
Sunda menurutnya tidak hanya di tatar Pasundan. Dikatakan dulu ada wilayah yang bernama Sunda Besar dan Sunda Kecil. “Intinya nama Sunda jangan sampai hilang di dunia intrernasional maupun di Indonesia sendiri,” ujarnya. Untuk menggapai keinginan tersebut menurut Eni Sumarni dirinya melakukan dialog dengan berbagai masyarakat di Jawa Barat lainnya. “Dengan dialog akhirnya mereka bisa memahami,” ungkapnya.