Aksesibilitas
✖
Aksesibilitas Layar
Default
Menu
Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna H. Laoly, bersama narasumber dan anggota Badan Pengkajian MPR RI dalam FGD bertajuk “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (2/11/2026).

DELI SERDANG - Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”.

FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI, Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., tersebut digelar di kawasan Jati Kesuma, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (2/11/2026).

Selain Yasonna, hadir sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Medan, Prof. Dr. Drs. Marlan Hutahaean, M.Si.; Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Adil Arifin, S.Sos., M.A.; serta Direktur Eksekutif Perkumpulan Sudut Muda Inspirasi (SMI), Kristian Redison Simarmata, S.T.

Sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI turut hadir mendampingi, di antaranya I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, S.T., M.Si., dari Fraksi PDI Perjuangan; Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc., dari Fraksi Partai Gerindra; Erna Sari Dewi, S.E., dari Fraksi Partai NasDem; Drs. H. Guntur Sasono, M.Si., dari Fraksi Partai Demokrat; Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H., dari Kelompok DPD RI; serta Ivanda Awalina Firdausi Sukandar, S.Tr.Bn., dari Kelompok DPD RI.

Dalam sambutannya, Yasonna Laoly menekankan pentingnya peran Badan Pengkajian MPR RI untuk terus mendalami pemikiran substansial mengenai arah dan fondasi kebangsaan.

“Berbeda dengan fungsi di DPR yang fokus pada pengawasan politik harian dan regulasi, di Badan Pengkajian MPR kami berada pada tingkat pembahasan yang mendalam mengenai sistem kebangsaan. Kita perlu mengkaji ulang bagaimana kenyataan kedaulatan rakyat dan rekrutmen politik kita saat ini dalam konteks Demokrasi Pancasila, apakah sudah betul-betul merepresentasikan kehendak rakyat yang berdaulat,” ujar Yasonna.

Lebih lanjut, mantan Menteri Hukum dan HAM itu menyoroti perjalanan pelaksanaan lima kali pemilu pasca-Reformasi. Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia seharusnya telah mencapai tingkat kematangan (maturity). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan pemilu justru semakin kompleks.

“Harapan kita, setelah lima kali pemilu pasca-Reformasi, demokrasi kita sudah sangat matang. Namun dinamika saat ini menunjukkan tantangan pelaksanaan pemilu yang kian berat. Kita perlu mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan di parlemen serta proses pembentukan undang-undang agar tidak berjalan secara tergesa-gesa (blitzkrieg) dan tetap mengedepankan kualitas perdebatan serta transparansi demi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Kedaulatan Rakyat Perlu Terwujud dalam Kebijakan Publik

Menanggapi hal tersebut, narasumber ahli administrasi publik, Prof. Dr. Drs. Marlan Hutahaean, M.Si., menyoroti bahwa pasca-Reformasi 1998, demokrasi Indonesia secara prosedural telah berjalan melalui pemilu berkala. Namun, secara substansial, perwujudan kedaulatan rakyat masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi kebijakan publik.

“Kita sering membuat struktur dulu tanpa tahu mau ke mana. Kebijakan MBG, oke perihal kedaulatan rakyat, tapi implementasinya yang perlu dipersoalkan. Ada memang yang namanya collaborative governance, tapi praktiknya tidak boleh keliru,” tuturnya.

Ia menekankan sejumlah langkah strategis, mulai dari perluasan fokus reformasi administrasi hingga pergeseran paradigma pelayanan dari sekadar “pemberian pemerintah” menjadi “hak fundamental warga negara”.

Selain itu, diperlukan digitalisasi yang inklusif serta penguatan kepercayaan publik (public trust). Mekanisme partisipasi masyarakat seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat akar rumput juga perlu direvitalisasi agar benar-benar mencerminkan semangat musyawarah mufakat sesuai sila keempat Pancasila. Upaya tersebut perlu diiringi penegakan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem merit yang objektif.

Sementara itu, akademisi FISIP USU, Adil Arifin, S.Sos., M.A., menggarisbawahi masih lebarnya kesenjangan antara harapan konstitusi dan realitas empiris di tengah masyarakat.

“Undang-Undang Dasar menyebutkan penyelenggara negara hanyalah pelaksana. Jadi rakyat melalui pemilu tidak semata-mata meminjamkan wewenang pengurusan secara mutlak. Kedaulatan rakyat bersifat inalienable, rakyat tidak pernah menjual putus kedaulatannya,” tegas Adil.

Ia mengingatkan bahaya pembajakan kedaulatan melalui proses legislasi yang terburu-buru dan minim penyerapan aspirasi publik. Oleh karena itu, meaningful participation atau partisipasi bermakna harus diwujudkan melalui keterbukaan naskah akademik dan draf regulasi agar dapat diakses secara luas oleh kalangan akademisi dan masyarakat.

Menurutnya, nilai hikmah kebijaksanaan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam pengujian kebijakan publik demi pemerataan kemakmuran rakyat.

Pancasila Harus Menjadi Standar Etis Kebijakan

Direktur Eksekutif Perkumpulan Sudut Muda Inspirasi, Kristian Redison Simarmata, S.T., mengkritik kecenderungan penempatan Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara saat ini.

“Pancasila jangan hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan semata, melainkan harus menjadi standar uji etis. Keadilannya di mana? Kemanusiaannya di mana? Representasinya di mana? Standar etika dan integritas Pancasila itu harus diuji secara nyata dalam setiap kebijakan,” kata Kristian.

Kristian menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pijakan nation and character building serta penegakan keadilan distributif dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam (SDA).

Ia juga mengingatkan agar praktik politik uang dan tingginya biaya pemilu segera dihentikan karena berisiko merusak mandat rakyat, menurunkan kepercayaan publik (public trust), serta menjauhkan para wakil rakyat dari nilai-nilai hikmah kebijaksanaan.

Melalui forum diskusi yang mendalam dan komprehensif ini, Badan Pengkajian MPR RI akan menghimpun berbagai masukan strategis serta rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Hasil FGD di Deli Serdang tersebut nantinya menjadi bahan kajian bagi lembaga legislatif dalam merumuskan langkah penguatan pengawasan serta menjaga konsistensi arah penyelenggaraan negara agar senantiasa berpedoman pada nilai-nilai luhur Demokrasi Pancasila dan kedaulatan rakyat yang seutuhnya.