Setelah Amandemen, Pembagian Kewenangan Lebih Berimbang <![CDATA[Anggota MPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR yang bertema ‘Peran MPR Dalam Memperkuat Sistem Presidensiil’, Jakarta, 5 Juli 2019, menuturkan setelah amandemen UUD Tahun 1945 terjadi banyak perubahan dalam sistem tata negara Indonesia. Diungkapkan, sebelum amandemen, kekuasaan eksekutif sangat dominan. “Betapa  kekuasaan eksekutif begitu kuat”, ujarnya. Setelah reformasi, banyak terjadi perubahan, pembagian kewenangan diantara lembaga-lembaga negara lebih berimbang. Dalam perjalanan era reformasi, menurut Karding, ada keinginan penguatan dalam Sistem Presidensiil. Tujuannya, agar Presiden tidak mudah dijatuhkan oleh isu-isu politik atau peristiwa politik. Diungkapkan, dalam UUD, Presiden hanya boleh dijatuhkan oleh beberapa hal, seperti menghianati negara, melakukan tindakan korupsi, penyuapan atau tindakan kriminal berat lainnya. “Di luar isu-isu itu seorang Presiden atau Wakil Presiden tidak bisa diganggu gugat”, paparnya. Ia mencontohkan saat Presiden Abdurrahman Wahid betapa mudah menjatuhkan Presiden hanya karena isu Bulog Gate. Untuk itu menurut Karding pada amandemen dilakukan perbaikan agar seorang Presiden tidak boleh menjabat lebih dari dua kali. “Maksimum dua kali”, ucapnya. Perubahan lain yaitu, dulu Presiden dipilih oleh MPR, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. “Agar pengejawantahan kedaulatan rakyat terwujud dan Presiden terpilih memiliki legitimasi kekuasaan yang kuat”, paparnya. Sekarang dikatakan MPR bertugas hanya melantik dan memberhentikan Presiden bila terjadi pelanggaran. “Untuk memberhentikan Presiden diakui prosesnya panjang, diawali DPR, MK, dan MPR”, tuturnya. Diakui, setelah amandemen, kekuatan (lembaga negara) menjadi imbang. “Sebelum amandemen, DPR hanya stempelan, sekarang DPR bisa menyampaikan aspirasi”, ungkapnya. Kelebihan DPR sekarang mempunyai hak legislatif. Sebelumnya rancangan undang-undang dari pemerintah kalau sekarang boleh dari DPR. “Jadi pembagian kekuasan sekarang lebih baik dibanding sebelum amandemen”, tegasnya. Sementarai itu anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh P. Daulay, memaparkan dalam sistem tata negara kita Presiden memiliki kewenangan legislasi sampai 50% dalam pembuatan undang-undang. Tak hanya itu, bila misalnya ada kejadian luar biasa, di mana ada sesuatu yang menurut Presiden situasinya adalah kegentingan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Diriya ingat, pernah mau merubah sistem Pemilu lewat Pilkada. Undang-undang sudah hampir jadi di DPR dan semua sudah sepakat namun tiba-tiba Presiden SBY mengeluarkan PERPPU, maka batal semuanya. Menurut Saleh, kewenangan Presiden sangat luar biasa, “bisa membuat undang-undang melalui PERPPU”, ucapnya. “Berarti dari sisi legislasi Presiden memiliki kekuasaan yang luar biasa”, tambahnya. Meski demikian dikatakan, kalau ada penguatan terhadap Sistem Presidensiil , diharap harus melihat juga pembatasan terhadap kekuasaan dan kewenangan Presiden. Akademisi dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin, dalam diskusi yang disaksikan oleh para wartawan menuturkan ada yang menarik dalam Sistem Presidensiil. Kekuasan Presiden yang besar dikatakan membuat Parlemen dalam konteks tertentu sulit bekerja sama dengan eksekutif. Besarnya kekuasaan menurut Ujang juga membuat sulitnya Parlemen mengontrol dan mengawasi Presiden. Dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, Ujang menyebut perlu diciptakan kekuatan oposisi atau penyeimbang yang disebut sebagai check and balance. Presiden memang harus kuat namun juga perlu dikontrol oleh Parlemen. “Dalam masa Orba juga menggunakan Sistem Presidensial namun tidak ada kekuatan penyeimbang”, jelas ujang . ]]>https://www.mpr.go.id/berita/detail/setelah-amandemen-pembagian-kewenangan-lebih-berimbangFri, 05 Jul 2019 13:50:01 +0000Mengingat Lopa Agar Tak Lupa <![CDATA[Keriuhan terjadi selepas sholat jumat di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 12 Juli 2019. Pada hari itu, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR bekerja sama dengan Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat menggelar acara bedah buku.  Antusias masyarakat dan penggemar buku datang dalam acara itu sebab buku yang berjudul ‘Lopa Yang Tak Terlupa’ dikupas oleh para pakar, terutama dalam bidang yang selama ini digeluti Lopa, hukum. Buku yang diproduksi oleh Penerbit Imania itu memiliki tebal X + 336 halaman. Karya Alif We Onggang itu ditulis sejak tahun 2001. Dalam buku bersampul warna biru itu terpampang sketsa wajah Baharuddin Lopa. Lopa, pria kelahiran 27 Agustus 1935, di Pambusuang, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan, merupakan sosok yang penting dalam dunia hukum dan kehakiman, sehingga tak heran bila Presiden Abdurrahman Wahid dalam sampul buku memuji sikap Lopa. Anggota MPR dari Kelompok DPD, Muhammad Asri Anas, dalam sambutan acara mengatakan, mengenang sosok Lopa seperti membayangkan oases keadilan. “Ketika ada ketidakadilan dalam hukum maka sosok Lopa menjadi perbincangan”, ujar pria yang juga menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat itu. Sosok Lopa, lebih lanjut dikatakan oleh Asri Anas merupakan panutan dan menjadi contoh dalam penegakan hukum dan keadilan. “Saat debat Calon Presiden 2019, baik Joko Widodo maupun Prabowo menginginkan penegakan hukum seperti apa yang pernah dilakukan Lopa”, tuturnya. “Bila membayangkan Lopa maka kita membayangkan keadilan”, tambahnya. Sebagai anak suku Mandar, Asri Anas menyatakan Lopa tidak hanya menjadi kebanggaan suku Mandar namun juga menjadi kebangaan Indonesia. Untuk itu profil Lopa akan terus disempurnakan penulisannya dan diharapkan menjadi pegangan semua dalam penegakan hukum yang benar. “Terima kasih kepada penulis”, ujarnya. Bagi Asri Anas, sosok Lopa merupakan sosok yang selalu menarik untuk dibicarakan. Lopa menjadi penegak hukum yang tegas, menurut Asri Anas karena budaya Mandar yang mengajarkan seperti itu. “Kalau dibilang A ya A, kalau dibilang benar ya benar, kalau dibilah putih ya putih”, ucapnya. Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, dalam kesempatan itu mengatakan Perpustakaan MPR kerap membahas dan membedah buku-buku penting. Buku yang dibincangkan dalam acara itu menurutnya perlu diketahui oleh masyarakat. “Kali ini kita membahas buku Bapak Lopa”, ujarnya. Siti Fauziah menyebut dalam buku itu bercerita profil dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Lopa. “Buku ini sangat penting dan perlu dibaca”, paparnya. Lebih lanjut dikatakan, banyak pikiran yang dituangkan dalam buku sehingga kehadirannya di tengah masyarakat sangat bermanfaat. Pembicara Dr. Rahmat Hasanuddin, Prof. Dr. Andi Hamzah, Dr. Arief Mulyawan, Prod. Dr. Muhammad Amri, dan dimoderatori M. Ichsan Loulembah mengupas sepak terjadi dari Lopa yang pernah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 9 Februari 2001 – 2 Juni 2001; dan Jaksa Agung Indonesia, 2 Juni 2001 – 3 Juli 2001.]]>https://www.mpr.go.id/berita/detail/mengingat-lopa-agar-tak-lupaFri, 12 Jul 2019 10:15:35 +0000Meski Tinggal di Amerika, Warga Indonesia Tetap Bangga Pancasila <![CDATA[Bagi MPR, Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika wajib disosialisasikan kepada seluruh warga negara Indonesia, siapapun dan di manapun. Amanat UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang mengamanatkan kepada anggota MPR untuk melakukan sosialisasi itu dijalankan oleh Wakil Ketua MPR EE Mangindaan saat dirinya berada di Amerika Serikat, 30 Juni 2019. Kepada warga Indonesia yang tinggal di negeri Paman Sam, Mangindaan mengajak kepada mereka untuk tetap dan terus mencintai Indonesia. “Ayo kita cintai Indonesia meski berada di tempat yang jauh”, ujar mantan Gubernur Sulawesi Utara itu. Dalam sosialisasi yang digelar di Kota Los Angeles, lebih lanjut Mangindaan menuturkan Indonesia adalah negara yang besar. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki ribuan pulau, bahasa, adat istiadat, dan beragam agama. Perbedaan itu, menurut mantan Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presiden SBY, diakui oleh para pendiri bangsa. “Pendiri bangsa sadar Indonesia bangsa yang majemuk terdiri atas beragam suku, budaya, bahasa, dan agama”, ujarnya. Untuk itulah pentingnya warga negara Indonesia, siapapun dan di manapun, menjalankan Empat Pilar agar tercipta masyarakat yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh ratusan peserta yang datang dari berbagai kota di Amerika Serikat, Mangindaan didampingi oleh anggota MPR dari Kelompok DPD, Stefanus BAN Liow. Dalam kesempatan yang sama, Stefanus menuturkan dari keanekaragaman yang ada, diharap semua langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah semua menuju kepada kehidupan berbangsa dan bernegara yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan oleh MPR tidak bersifat indoktrinasi. Untuk itu dalam setiap acara dibuka ruang tanya jawab. Pun demikian dalam sosialisasi yang digelar di negara ‘super power’ itu. Ketika dibuka ruang pertanyaan, beberapa peserta menggunakan kesempatan yang ada untuk mencurahkan perasaan dan uneg-uneg yang dimiliki. Para warga negara Indonesia yang tinggal di sana menyatakan senang mengikuti sosialisasi sebab mendapat pencerahan tentang Pancasila. “Saya bangga”, ujar salah seorang peserta. Meski mereka hidup di rantau namun tetap dan terus mencintai negeri asal usulnya, Indonesia. Perasaan mereka tetap dan terus mencintai Pancasila dan Indonesia membuat Mangindaan dan Stefanus merasa  bangga. “Luar biasa nasionalisme mereka begitu kuat”, ujarnya Stefanus. “Tidak luntur meski di negeri orang dan jauh”, tambahnya.]]>https://www.mpr.go.id/berita/detail/meski-tinggal-di-amerika-warga-indonesia-tetap-bangga-pancasilaThu, 04 Jul 2019 04:55:19 +0000 HNW: Ideologi Pancasila Jaga Indonesia Dari Perpecahan <![CDATA[Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) berpendapat bahwa bangsa Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hadirnya Pancasila, lanjut HNW, ternyata dirasakan masyarakat memiliki peran penting di tengah-tengah kepungan aksi dan ancaman disintegrasi bangsa dalam sejarah perjalanan bangsa hingga kini. "Pancasila yang merupakan saripati karakter bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan pendiri bangsa kita menjadi ideologi, ternyata masih mampu mempertahankan keutuhan bangsa kita dari ancaman perpecahan dari awal mula dirumuskan hingga kini," katanya. Hal tersebut dikemukakan HNW saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR RI dengan ormas Lingkar Reformis, di aula Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (8/7/2019). Diungkapkan HNW, kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu merekatkan seluruh bangsa Indonesia dengan keberagaman dan perbedaan yang sangat luarbiasa adalah anugerah istimewa yang harus dijaga seluruh anak bangsa. Bagi HNW, ideologi suatu bangsa tidak bisa dianggap remeh. Negara sebesar Uni Soviet saja yang memegang predikat sebagai negara besar, negara adi kuasa dan negara super power, tanpa perang, tanpa serangan, tanpa agresi bisa hancur terpecah belah karena terjadi peningkatan kekerasan yang disebabkan persaingan nasionalisme antar etnis terutama sejak masa Perestroika diterapkan. "Jika saja persaingan etnis yang terjadi di Soviet yang menyebabkan kehancuran terjadi di Indonesia, dampak kehancurannya akan lebih dahsyat sebab etnis di Soviet tidak berbaur masing-masing menetap di daerahnya. Sedangkan di IIndonesia antar etnis sudah sangat berbaur. Ada daerah yang banyak ditinggali penduduk etnis yang berbeda," terangnya. Dengan kompleks serta uniknya perbedaan etnis di Indonesia tersebut, Pancasila hadir sebagai perekat menjadi sebuah ideologi yang diterima baik semua kalangan. "Maka dari itulah, kita bangsa Indonesia harus mensyukuri hadirnya Pancasila dengan betul-betul memahami dan menjalankannya," tandasnya. Sosialisasi yang digelar selama setengah hari itu sendiri selain dihadiri Wakil Ketua MPR RI juga dihadiri anggota MPR RI Ecky Awal Muharram, Camat Cileungsi Renaldi Yushab Fiansyah, Mayor TNI Inf. Acep Komarudin Koramil Cileungsi, Pimpinan dan anggota ormas Lingkar Reformis, dan sekitar 300 peserta terdiri dari ormas kepemudaan se Cileungsi dan Bogor, guru-guru TK, PAUD dan SD serta masyarakat umum.]]>https://www.mpr.go.id/berita/detail/hnw-ideologi-pancasila-jaga-indonesia-dari-perpecahanMon, 08 Jul 2019 07:54:27 +0000Menghadapi Ancaman Global, Lembaga Pengkajian MPR Gelar Diskusi Wilayah Negara dan Sistem Hankam <![CDATA[Indonesia berada di wilayah yang strategis, di antara dua samudera dan dua benua. Sebagai negara yang memiliki ribuan pulau dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi yang strategis tersebut membuat Indonesia sejak dahulu hingga masa depan akan menjadi rebutan banyak negara. Masalah yang mengancam Indonesia semakin menjadi-jadi ketika dunia semakin terbuka serta memanasnya hubungan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ancaman yang menyerang Indonesia tak lagi kekuatan fisik, perang, namun meluas hingga ancaman perang dagang, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional seperti terorisme. Hal di atas dipaparkan Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar, saat Konferensi Press di Plaza Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 1 Juli 2019. Untuk menyikapi hal yang demikian, lembaga yang dipimpinnya akan menggelar Round Table Discussion (RTD) pada 2 Juli 2019, di Gedung Nusantara IV. Sebagai masalah yang penting, dalam kegiatan itu akan menghadirkan 14 pembicara dari pihak yang terkait dan para pakar di bidangnya. “Kepala Staf AD Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf AL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kepala Staf AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna akan hadir besok”, ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, pakar hukum laut internasional Prof. Hasim Jalal, pakar hukum internasional Prof, Hikmahanto Juwana, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinca Siburian; pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga menjadi pembicara dalam RTD. “Para pakar itu akan menjadi narasumber”, ujar pria asal Bengkulu itu. Dikatakan, RTD akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga 16.30 WIB. “Dibagi dalam dua sessi”, paparnya. Wakil Ketua Lembaga Pengkajian, M. Jafar Hafsah, dalam konferensi press yang dihadiri oleh puluhan wartawan itu membenarkan apa yang dikatakan Rully. Menurut Jafar, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, ada 17.508 pulau. Sebagai negara maritim, luas wilayah laut mencapai tiga perempat dari luas total Indonesia. “Kita juga sebagai negara yang memiliki garis terpanjang di dunia”, tuturnya. “Hal demikian menunjukan Indonesia sebagai negara yang besar, baik wilayah darat dan laut”, tambahnya. Dikatakan oleh pria asal Sulawesi Selatan itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara berhak melindungi segala tumpah darahnya. Melindungi dengan cara mempertahankan. “Mempertahankan dengan kekuatan militer dan non-militer”, ujarnya. Kekuatan militer disebut diserahkan kepada TNI sedang kekuatan non militer baik itu dari ancaman perdagangan global, siber, perdagangan illegal, perdagangan manusia, immigrant gelap semua pihak harus ikut memikirkan, mempertahankan, dan ikut menjaga Indonesia. Ketua Steering Committee RTD, Pataniari Siahaan, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu sangat relevan bagi pemerintah. Masalah-masalah terhadap wilayah negara dan sistem pertahanan dan keamanan diharap dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Untuk menyusun kegiatan tersebut, menurut Pataniari Lembaga Pengkajian telah melakukan diskusi internal sejak 12 Februari 2019 hingga melakukan forum group discussion (FGD) di berbagai tempat. Diharapkan dalam acara itu mampu ‘pertama’, mencari solusi terhadap masalah yang timbul dalam menjaga keutuhan NKRI dengan karakter kepulauan yang bercirikan nusantara. ‘Kedua’, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait partisipasi dan syarat keikutsertaan warga negara dalam bela negara serta pertahanan dan keamanan negara. ‘Ketiga’, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. ‘Keempat’, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu. ‘Kelima’, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait terhadap implementasi hubungan kewenangan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan relasi dengan lembaga negara yang lain. ‘Keenam’, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait perkembangan wilayah negara dan sistem hankam dari aspek ancaman militer maupun non-militer. ‘Ketujuh’, penguatan upaya mengantisipasi dampak globalisasi serta memanfaatkan kiat dan aksi globalisasi untuk kepentingan penguatan wilayah dan kepentingan nasional.]]>https://www.mpr.go.id/berita/detail/menghadapi-ancaman-global-lembaga-pengkajian-mpr-gelar-diskusi-wilayah-negara-dan-sistem-hankamMon, 01 Jul 2019 06:55:54 +0000[PSB Banda Aceh] Memahami Keberagaman Melalui Seni Budaya <![CDATA[   BANDA ACEH- Pagelaran Seni Budaya (PSB) Nasional yang digelar di Taman Seni Budaya Kota Banda Aceh, Sabtu malam lalu berlangsung meriah. Kesenian tradisional yang mewakili tiga kateristik wilayah di Provinsi Aceh, yaitu: Aceh pesisir, Aceh Tengah ( pegunungan), dan Aceh Kepulauan, tampil menarik. Ada tari Saman dan tari Ratu Juro (tarian saman yang pemainnya semua perempuan), tari Guel (semacam tari persembahan), ketiganya adalah kesenian tradisional Gayo (Aceh Tengah). Lalu tarian Seudati, kesenian tradisional asal Pidi ( Aceh Pesisir), dan tari Likok Pulo, mewakili Aceh Kepulauan. Dan, satu lagi kesenian yang tampil malam itu, Puisi. “Pagelaran seni budaya di Banda Aceh ini diinisiasi oleh Anggota MPR RI Fraksi PAN, H. Muslim Ayub, dan diselenggarakan oleh MPR,” ungkap Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, dalam sambutannya pada acara pembukaan Pagelaran Seni Budaya Nasional di Gedung Pertemuan, Taman Seni dan Budaya Kota Banda Aceh, Sabtu malam (7/7/2019). Pagelaran seni budaya ini dibuka oleh Muslim Ayub, mewakili pimpinan MPR, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Muslim Ayub, Siti Fauziah, dan Drs. Rahmat Fitri Hadi, MPA (Asisten I bidang Pemerintahan , Hukum, dan Politik Pemprov Aceh) secara bersama-sama menabuh Rata’i (sejenis rebana) sebagai pertanda pagelaran seni budaya dimulai. Acara pagelaran seni budaya ini diawali munculnya tujuh penari (dua pria dan lima perempuan) dari belakang panggung. Nyanyian dalam bahasa Aceh terasa menyayat didendangkan dua penyanyi (perempuan dan pria) diiringi musik tradional, dan para penari pun berada dalam komposisi apik. Dua penari pria seraya mengibas-ngibaskan kain kerawang (songket Gayo) maju ke depan panggung dan mengambil posisi di depan para tamu kehormatan, sedangkan lima penari perempuan tetap di atas panggung. Perhatian memang tertuju ke arah dua penari pria, yang dalam gerakannya sekali-sekali memberi penghormatan pada para tetamu yang hadir. Tarian yang disajikan oleh para penari itu adalah tari Guel, persembahan dari Sanggar Tari Linge Banda Aceh. Guel adalah kesenian tradisional Gayo, yang merupakan gabungan seni satra, seni tari, dan seni musik. Di masyarakat Gayo, tari Guel tergolong tari persembahan untuk memberikan perhormatan kepada tamu kehormatan. Maka menjadi sebuah kehormatan buat Muslim Ayub dan Siti Fauziah yang mendapat penghormatan untuk sejenak ikut menari bersama para penari. Selain Muslim Ayub dan Siti Fauziah, tamu lain yang hadir antara lain: Ketua Majelis Penddikan Aceh, Prof. Dr. H. Warul Wahidin; Ketua Dewan Kebudayaan Aceh, Nurmaida Atmaja; Ketua OPTD Taman Budaya, Dra. Kemalawati; serta tamu undangan lainnya. Sebagai salah satu kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, Pagelaran Seni Budaya Nasional di Banda Aceh kali ini sengaja memilih tema: “Seni Keragaman Kita, Bersama Kita Wujudkan Indonesia Hebat.” Bertolak dari tema ini, Muslim Ayub dalam sambutannya menyatakan, sosialisasi Empat Pilar adalah kegiatan yang sangat penting untuk Indonesia yang sangat beragam ini. Beragam suku, agama, budaya, dan lainnya. Oleh karenanya, setiap anggota MPR diberi tugas oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi ini. Keberagam yang terdapat di Indonesia ini, menurut Muslim Ayub, adalah sangat luar biasa dan itu diakui oleh dunia. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, tapi kita disatukan oleh Pancasila. Karena Pancasila itu mengandung beragam nilai yang dapat mempersatukan Indonesia. Untuk itu, Muslim Ayub mengajak masyarakat Aceh untuk memahami keberagaman ini, karena dengan memahami keberagama kita akan menjadi Indonesia yang hebat. Pentingnya sosialisasi Empat Pilar MPR juga dijelaskan oleh Siti Fauziah. Di hadapan para peserta sosialisasi dengan metode Pegelaran Seni Budaya Nasional ini, Siti Fauziah menjelaskan, karena pemahaman akan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara penting maka MPR menyosialisasikan Empat Pilar ini dengan berbagai metode ke berbagai segmentasi masyarakat. Untuk siswa-siswi tingkat SLTA misalnya, menggunakan metode Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar. Bukan hanya itu, juga ada metode Kemah Empat Pilar untuk kalangan mahasiswa. Lalu Training of Trainers (ToT) buat para guru. Bahkan untuk murid sekolah dasar sosialisasi Empat Pilar dilakukan melalui cerita komik. Jadi, tambah Siti Fauziah, pagelaran seni budaya adalah salah satu dari sekian banyak metode yang ada dalam bingkai Sosialisasi Empat Pilar. MPR menganggap pagelaran seni budaya termasuk media yang efektif dalam menyosialisasikan Empat Pilar, karena seni tradisional mengandung nilai-nilai berisi tuntunan, di samping sebagai tontonan yang digemari oleh masyarakat. Selain itu, melalui pagelaran seni radisional ini, MPR juga punya tujuan ikut melestarikan seni tradisional agar jangan sampai punah. “Saya berharap pagelaran seni budaya tradisional ini menjadi tontonan, sekaligus menjadi tuntunan,” ujar Siti Fauziah. Sementara Plt. Gubenur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, dalam sambutan dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Drs. Rahmat Fitri Hadi, MPA., menyatakan, sejak pencipaan manusia, Allah menjadikan berbeda-beda. Maka Islam menganjurkan agar kita saling menghormati dalam keberagaman. “Keberagaman harus menjadikan kita damai, tenang, dan seharusnya menjadi pemacu dalam pembangunan,” kata Nova Iriansyah. Selanjutnya, Nova Iriansyah mengajak para peserta memahami Empat Pilar. “Kalau kita memahami Empat Pilar maka kita akan tetap utuh dan bersatu, dan itu modal dalam pembangunan bangsa,” katanya.]]>https://www.mpr.go.id/berita/detail/psb-banda-aceh-memahami-keberagaman-melalui-seni-budayaMon, 08 Jul 2019 03:30:35 +0000Pakar : UUD NRI Tahun 1945 Tidak Mengenal Istilah Oposisi <![CDATA[Dihadapan puluhan wartawan parlemen, Anggota Fraksi PKS MPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan, keputusan partainya untuk menjadi oposisi atau tidak, merupakan kewenangan Majelis Syuro. Karena itu, Mardani tidak berani mendahului, sikap partai apakah akan mendukung atau menjadi kekuatan peyeimbang bagi Pemerintah. Yang pasti, berdasarkan masukan para kader, pendukung dan masyarakat, sebagian besar mengharap, kami bisa istikhomah menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan. Melaksanakan fungsi check and balance, sebagai oposisi yang kritis dan konstruktif. “Oposisi itu pilihan sikap yang mulia. Bahkan, sekecil apapun jumlahnya, jika dia melakukannya secara cerdas, maka bisa efektif. Lihatlah kisah cicak versus buaya, siapa menyangka cicak akan menang. Tapi karena rakyat mendukung, maka hasilnya bisa lain”, kata Mardani menambahkan. Pernyataan itu disampaikan Mardani Ali Sera, saat menjadi narasumber pada diskusi empat pilar. Acara tersebut berlangsung di press room, wartawan parlemen pada Senin (1/7). Selain Mardani dialog yang mengetengahkan tema 'Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi, juga menghadirkan narasumber Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda. Menurut Mardani, dalam berpolitik para elit perlu menjaga etika dan rasionalitas. Tanpa etika dan rasionalitas, demokrasi akan terhenti di tengah jalan. Karena itu, Mardani tetap berharap pasca pemilu, Prabowo bisa bertemu dengan Joko Widodo, sekaligus menyatakan akan menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah. “Kalau semua Partai mendapat jatah kursi, ini namanya akuisisi, bukan rekonsiliasi. Kalau tidak ada oposisi, publik akan merugi, dan itu akan melahirkan neo orde baru”, kata Mardani menambahkan. Pendapat serupa disampaikan pakar Hukum Tata Negara Prof. Juanda. Menurutnya, dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikenal istilah oposisi. Yang ada adalah fungsi oposisi, sebagai kelompok penyeimbang pemerintah. Dan itu dilakukan oleh partai di luar penguasa, beserta civil society. “Ada gejala, kelompok penyeimbang ini akan semakin kecil setelah beberapa partai Koalisi Adil Makmur menyeberang. Kondisi seperti ini sebenarnya patut disayangkan, karena kekuasaan yang menumpuk dalam satu tangan namanya tirani”, kata Prof. Juanda menambahkan. Kalau benar kelompok penyeimbang, itu hanya dilakukan PKS dan Gerindra, atau sebesar 22 persen, menurut Juanda akan kurang efektif. Karena jumlah kelompok pendukung pemerintah sangat besar mencapai 78 persen. Karena itu, Juanda berhadap partai-partai yang mendukung Prabowo-Sandi tetap pada posisinya, sebagai penyeimbang pemerintah. “Ini memperlihatkan kondisi demokrasi yang tidak sehat, sekaligus menunjukkan bahwa elit politik belum menunjukkan sikap konsisten dalam mengambil pilihan politik. Padahal, kalau Partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur eksis seperti dukungannya pada pemilu, hal itu akan menyehatkan demokrasi kita. Tetapi, kalau oposisi itu hanya diisi oleh PKS, itu akan menjadi modal sosial yang besar bagi PKS pada pemilu 2024”, kata Juanda lagi.]]>https://www.mpr.go.id/berita/detail/pakar-uud-nri-tahun-1945-tidak-mengenal-istilah-oposisiMon, 01 Jul 2019 10:00:52 +0000