Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM. MBA., mempertanyakan strategi pembangunan yang ditemouh pemerintah selama ini. Yaitu pembangunan yang terlalu menitik beratkan pada pengadaan infrastruktur. Apalagi, beberapa infrastruktur diantaranya tidak berfungsi secara optimal, sementara dana yang dibutuhkan terbilang tidak kecil.
Dimana pun pemerintahan, menurut Syarief Hasan pasti melakukan pembangunan infrastruktur. Dan di negara manapun pembangunan infrastruktur, itu selalu diperlukan, termasuk di Indonesia. Tetapi pemilihan prioritas pembangunan infrastruktur, itu seharusnya memberi manfaat yang sebesar besar bagi kesejahteraan masyarakat.
"Minimal ada empat manfaat yang semestinya bisa dicapai disetiap pembangunan infrastruktur. Yaitu, mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, menyediakan lapangan pekerjaan. Dan peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai tidak memberikan efek perbaikan bagi masyarakat," kata Syarief Hasan menambahkan.
Pernyataan itu disampaikan Sjarifuddin Hasan, dihadapan mahasiswa dan para rektor serta pimpinan perguruan tinggi di Kota Palopo. Acara tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Balaikota Palopo, Kamis (22/6/2023). Ikut hadir pada acara tersebut, antara lain, Rektor UM Palopo Prof. Dr. H. Suhardi M. Anwar MM., Rektor IKB KJP Prof. Dr. Rusdiana Junaid M. Hum, MA., serta Wakil Rektor IV Unanda Dr. Abdul Rahman Nur.
Pembangunan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, ini semestinya tidak dilakukan. Seperti pada kasus pemanfaatan pasir sedimen laut. Karena pengambilan pasir laut menyebabkan kerusakan lingkungan, dan hilangnya habitat ikan serta tumbuhan yang ada disekitarnya.
Sebaliknya, semestinya pemerintah melakukan optimalisasi pembangunan dibidang pertanian. Karena pertanian merupakan hajat hidup orang banyak, sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, ketersediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan.
"Yang terjadi malah sebaliknya, saat musim panen tiba, pemerintah malah melakukan impor, sehingga terjadi perang harga yang sangat merugikan petani. Petani juga selalu dibuat kalangkabut oleh kelangkaan pupuk, dan itu terus berulang berkali-kali," kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Pada kesempatan itu, Syarief Hasan juga menyinggung perihal kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum sesuai dengan harapan UUD Negara Republik Tahun 1945. Nyatanya, meski memiliki banyak sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat tak kunjung meningkat. Karena pemanfaatannya belum menyentuh semua masyarakat.
"Kita memiliki berbagai syarat untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Tetapi, semua itu tak kunjung dirasakan karena pemanfaatan kekayaan alam yang kita miliki, masih terbatas dikalangan tertentu saja," ungkap Syarief Hasan.