Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya hoaks terkait Pemilu 2024. Apalagi menjelang minggu tenang 10-14 Februari 2024, penyebaran hoaks diperkirakan semakin intens. Untuk itu Sjarifuddin Hasan meminta masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi di media sosial sebelum menyebarluaskan sebuah informasi atau berita tersebut.
"Sejalan dengan perkembangan teknologi, ada hal-hal yang perlu dicermati, yaitu maraknya hoaks berkaitan dengan Pemilu 2024. Sebelum menyebarkan sebuah informasi agar terlebih dahulu mencari kebenaran dari informasi tersebut. Jangan begitu terima informasi atau berita langsung di-share atau disebarluaskan," kata Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, ketika menjadi narasumber Dialog Publik Bersama Legislator dengan tema "Menangkal Hoaks dan Potensi Konflik Menjelang Pemilu 2024" di Gedung Sinar Sunda, Cianjur, Jumat (26/1/2024). Turut berbicara dalam Dialog Publik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) ini Dr. Rosarita Niken Widiastuti, MSi (Dewan Pengawas PFN) dan Yadi Mulyadi SH, MH (Wakil Dekan Fakultas Hukum Unsur Cianjur).
Syarief Hasan menambahkan bila mendapatkan informasi atau berita di media sosial yang isinya sensitif sebaiknya diperiksa lebih awal kebenaran, sumbernya dan validitasnya. "Jangan sampai informasi atau berita hoaks itu malah menimbulkan hate speech atau ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Munculnya hate speech atau ujaran kebencian, lanjut Syarief Hasan, tidak mencerminkan proses demokrasi dan contoh yang baik. Dia mengharapkan jelang minggu tenang 10 - 14 Februari 2024, hate speech atau ujaran kebencian semakin berkurang. "Sehingga tidak menimbulkan ketidakstabilan politik, apalagi konflik," tuturnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 menghadapi berbagai ancaman-ancaman. Namun Syarief Hasan meyakini ancaman-ancaman itu telah diantisipasi penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum. "Ancaman-ancaman itu menjadi warning bagi kita semua, namun kita tidak perlu khawatir karena ancaman-ancaman itu telah diantisipasi penyelenggara Pemilu maupun para penegak hukum," katanya.
Dalam proses dan tahapan Pemilu, banyak hal yang harus menjadi perhatian. Misalnya, potensi konflik yang tajam pada daerah-daerah tertentu. Namun, Kabupaten Cianjur bukan menjadi daerah yang berpotensi terjadinya konflik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini. "Kita bersyukur daerah Cianjur bukan daerah yang berpotensi terjadinya konflik. Namun kita tetap waspada karena informasi hoaks di media sosial bisa memicu potensi konflik. Ini yang perlu kita tekan," kata anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.
Potensi konflik diperkirakan masih bisa terjadi sampai dengan hasil Pemilu nanti. Sebab, pasti ada yang tidak puas dengan hasil Pemilu. Bagi peserta Pemilu yang tidak puas disediakan ruang untuk menyalurkan ketidakpuasan, yaitu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diajukan kalau ditengarai adanya penyimpangan sehingga terjadi konflik atau ketidakpuasan dari peserta Pemilu bisa calon anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, dan Capres-Cawapres. Keputusan MK itulah akhir dari hasil dari Pemilu yang legimate.
Syarief Hasan berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Penyelenggara Pemilu harus bisa melaksanakan Pemilu yang jujur, akuntabel, dan bebas dari kepentingan tertentu.
"Sampai sekarang proses Pemilu sudah sesuai dengan track yang kita harapkan. Pemilu sudah melalui proses tahapan sesuai konstitusi dan demokrasi sehingga sebagai komitmen kita sebagai warga negara maka harus menghargai dan menghormati hasil Pemilu," ucapnya.
Usai menjadi narasumber Dialog Publik, Syarief Hasan menghadiri gelar pengobatan gratis yang diinisiasi Caleg dr. Herni Anggraeni Dewi. "Sebenarnya ini bukan pengobatan gratis melainkan cek kesehatan gratis. Biasanya kita lalai mengecek kesehatan karena kesibukan dan kepentingan lain. Padahal cek kesehatan sangat penting," kata Syarief Hasan.
"Jangan sampai baru ketahuan setelah sakitnya parah karena biaya berobat cukup mahal. Program cek kesehatan ini tetap dilanjutkan dan semakin ditingkatkan setelah Pemilu 2024. Kita memprioritaskan kesehatan masyarakat," pungkasnya.