Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah ekstra hati-hati dalam mengendalikan Pandemi Covid-19 yang hampir mencapai 2 juta kasus. Pasalnya, laju penyebaran kasus Covid-19 masih terus meningkat yang hampir mencapai 2 juta kasus dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Syarief Hasan menyebutkan, kasus yang hampir mencapai 2 juta kasus menunjukkan belum efektifnya kebijakan Pemerintah dalam memotong rantai penyebaran Covid-19. “Dari hari ke hari, kita dapat melihat bahwa kasus Covid-19 masih belum menunjukkan pelandaian yang signifikan, bahkan kini hampir mencapai 2 juta kasus.”, ungkap Syarief.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada Sabtu, (5/6/2021) menyebutkan bahwa kasus positif Covid-19 telah mencapai 1,85 juta kasus dengan jumlah kematian mencapai 51.449 kasus meninggal dunia. Angka ini pun masih terus bertambah dari hari ke hari.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat pun mendorong Pemerintah mengambil langkah strategis mengatasi masalah utama yang akhir-akhir ini bermunculan. “Masalah utamanya adalah Covid-19 yang belum melandai hingga mencapai hampir 2 juta kasus sehingga pemerintah harus melakukan pengetatan protokoler kesehatan di Indonesia.”, ungkap Syarief Hasan.
Ia juga mendorong langkah-langkah preventif dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan kasus. “Pemerintah bersama Gugus Tugas Penangan Covid-19 sudah harus memikirkan antisipasi lonjakan kasus, terutama ketersediaan ruang isolasi, obat-obatan, hingga tenaga medis di pusat-pusat isolasi.”, ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk membatasi masuknya WNA ke Indonesia sebagai langkah mencegah lonjakan kasus dan gelombang kedua Covid-19. “Beberapa waktu belakangan, kita melihat banyak sekali aktivitas masuknya WNA ke Indonesia. Harusnya, Pemerintah melakukan pembatasan untuk membatasi penyebaran Covid-19.”, ungkap Syarief Hasan.
Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk terus menggiatkan program vaksinasi. “Pemerintah harus membangun kepercayaan di masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Tentu, kita berharap, seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan dapat segera dilakukan vaksinasi sembari tetap melakukan pengetatan protokoler kesehatan dan pencegahan Pandemi Covid-19 di Indonesia.”, tutup Syarief Hasan.