Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan diskursus Pancasila sudah harus masuk pada substansi yaitu menjadi perilaku individu, penyelenggara negara, para pengambil kebijakan, dan menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang.
"Sehingga semuanya sesuai dengan Pancasila dan UUD. Senasib sepenanggungan. Kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."
Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan di hadapan 800 mahasiswa dalam Seminar Nasional bertema "Kepemimpinan Nasional dalam Perspektif Pancasila" di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat (9/6).
Hadir mendampingi Ketua MPR, Wakil Presiden ke-6 Jend TNI Purn. Try Sutrisno, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila/UKP PIP Dr Yudi Latif dan Brigjen TNI Purn Prof Dr Saafroedin Bahar (peneliti Litbang Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat).
Dengan fokus pada substansi, Zulkifli Hasan berharap Pancasila jangan dijadikan alat untuk memberi stigma satu dengan yang lain.
"Oleh karena itu saya minta janganlah Pancasila dijadikan stigma membeda bedakan. Itu akan menimbulkan perpecahan. Pancasila harusnya jadi pemersatu."
Terkait pembentukan UKP-PIP, Zulkifli Hasan berharap Yudi Latif dan tim fokus pada inplementasi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, menteri, gubernur, bupati dan TNI - Polri.
"Kalau penyelenggara negaranya bagus, tentu rakyat akan mengikuti. Tapi kalau kita ceramah Pancasila, praktiknya tidak sesuai, lama-lama rakyat juga akan bertanya-tanya," tutupnya.