Dana aspirasi diyakini kecil kemungkinan disalahgunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan kampanye.
Sebab dana kampanye tidak diterima langsung oleh anggota DPR tapi ke pemda. Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Khotibul Imam Wiranu, usai tampil sebagai pembicara pada Seminar Nasional bertema Kajian Penataan Sistem Ketatanegaraan: Perubahan UUD NRI Tahun 1945, di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (28/6).
Menurut dia, DPR lewat sidang paripurna menyetujui dana aspirasi. Namun sampai saat ini sikap pemerintah belum jelas karena masih menunggu keputusan Menteri Keuangan. Namun bola pada akhirnya kata Khotibul ada ditangan presiden.
"Kita tunggu saja bagaimana keputusan presiden," jelasnya.
Dia menjelaskan kalau sesungguhnya dana aspirasi itu diperuntukkan untuk membangun daerah di dapil anggota DPR. Khotibul juga menegaskan kalau dana tersebut sama sekali tidak jatuh ke tangan anggota DPR.
"Anggota DPR hanya berkewajiban menerima proposal dan pihak yang setuju juga bukan anggota DPR tapi pihak pemda dalam hal ini kabupaten. Istilah memberi rekomendasi," tegasnya.
Dia juga menegaskan kalau pihaknya lebih setuju dengan dana aspirasi ketimbang dana bantuan parpol yang pertanggungjawabannya sangat sulit.
"Kalau dana aspirasi kan ada auditornya. Semuanya jelas dan diawasi. Berbeda dengan dana parpol yang memang rawan disalahgunakan," demikian Khotibul.